KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH

  • Zulhamdi Zulhamdi Mahasiswa Program Doktor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Keywords: Konsep, Pertanggungjawaban, Pidana, fiqh Jinayah

Abstract

Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekwensi hukum bagi pelakunya, dan akan dimintai pertanggung jawabannya, tertutama dalam perbuatan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, sedangkan hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada sipelaku manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dalam Syari’at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu, Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas perbuatan, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Yang merupakan tujuan akhir dari penulisan jurnal ini adalah untuk  menetahui konsep pertanggung jawaban pidana baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP  Adapun faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meliputi; Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru, Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana. Seperti rela dibunuh atau Rela dianiaya, dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana; meliputi Perbuatan langsung, Perbuatan sebab atau Perbuatan syarat. Perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah: menjalankan ketentuan syari’at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri, syubhat, ma’af, meninggalnya si pelaku, taubat, kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, hapusnya jaminan keselamatan.

References

A. Djazuli, Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta: Prenada Media. 2003
A. Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang. 2005, Cet. Ke-6.
A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, Cet ke-1
Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islāmi, Bairut: Mu’assasah ar-Risālah. 1992, Juz 1, Cet ke-11
Abi ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa bin Surah at- Turmużi, Sunan At Turmużi, Semarang: Thoha Putra. t.th
Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr, Juz 2, Bairut: Dār al Fikr, t.th
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta:¨PT. Rineka Cipta. 2007, Cet ke-15
Haliman, Hukum Pidana Syāri ̓ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah, Jakarta: Bulan Bintang,. 1970, Cet ke-1
Juhaya. S. Praja, Teori-Teori Hukum Islam, Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009 Cet ke-1
Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2009
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, Cet ke 8
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000
Muh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008, Cet ke-1
Schaifmeister Dkk, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung, PT Eresco. 1981
Zakaria Syafe’i, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Fakultas Syar’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurnal Alqalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014
Published
2020-08-16