KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM WILAYAH OTONOMI ACEH
Abstract
Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal 128 ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah berwewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, muamalah dan jinayah yang didasarkan atas syariat islam. Pencantuman pengaturan seperti ini tidak lazim sebagaimana terdapat pada peradilan Agama dan Peradilan Umum.
Yang menjadi fokus penulisan artikel ini adalah; Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa; Terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.
References
KEPUSTAKAAN
A. Buku-Buku
A Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012
A. A. G Peters dan Koesriani Siswosubroto, Hukum dan Perkembangan Sosial,Bandung: Pustaka karya, 1995
A. Hasyimi dan T. Alibasjah Talsa, Hari-Hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal, Banda Aceh, Kanwil
A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004
Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama Dalam Pemeintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957),Nusa Tenggara Barat, Yayasan Lengge, Cetakan ke-2, 2004
Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA), Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Idonnesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000
Abdul Qadir Jailani, Islamisme Versus Sekularisme, Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, 1999
Abdul Rahman Haji Abdullah, Pemikiran Islam di Malaisya Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997
Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2018
Abdurrahman I.Do, Shari‘ah the Islamic Law, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002
Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi dari Peradilan “Pupuk Bawang” ke Peradilan Sesungguhnya, Semarang: Pustaka Pelajar, 2007
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Pengantar : Satyo Aeinanto, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006
Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sesiologis dan Filosofis, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002
Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned, Sistem Undang-Undang di Malaisya,Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005
Amir Muallimin, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Jakarta: UII Press, 1999
Amran Suadi, Pengarah Bagir Manan, dkk, Mahkamah Syar’iyah Aceh: dalam Politik Hukum Nasional, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018,
Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis,Jakarta: Proyek ELIPS, 2001
Anonim, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008
Anthony Reid, Verendah of Violence: the Background to the Aceh Problem, Seatle: University of Washington Press, 2006
Anwar Haryono, Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilan, Jakarta: Bulan Bintang. 1968
AS.Hornby, AP. Cowie, AC. Gimson, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Revised and Update, Oxford University Press, tt
Ateng Syafruddin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000
Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Jakarta: UI Press, 1995
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Rajagrafindo Persada, cetakan ke-8, 1999
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Indhill, 1992
Bryan A. Garner (Ed.) Black’s Law Dictionary, Minn: West Group, St. Paul, 1999
Bungaran Antonius Simajuntak (Editor), Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Yayasan Oustaka Obor Indonesia, Cetakan ke-1, 2013
Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
C van Dijk, Daru Islam; Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti Press, 1983
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998
Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, alih basa Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, Jakarta: PT. Intermasa, 1980
Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan ke-2, 1986
Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), diterjemahkan: Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989
Francis Fukuyama, Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: The Free Press, 1995
Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
Guilermo S. Santos, The Rule of Low In Uconvetional Warfere, Philipine Low Journal, Number 3, Juli 1965
Haedar Nashir, Perilaku Politik Elit Muhammadiyah, Yogyakarta: Tarawang, 2000
Hartono Mardjono, Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan, Mizan, Bandung, 1997
Harun Al-Rasyid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1983
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jakarata: UI Press, 1979
Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
Heinz Eulau “The Legislators Representative”.In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law, New York/London: Basic Books,1970
Hidayat, Syarif, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
HR Syaukani, Sistem Demokrasi dalam Politik Kebangsaan, Jakarta: RenaCakra, 1998
Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013
Jaenal Aripin, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Lencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Huku di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2008
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford: J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, 1996
Jimli Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
Jimly Asshiddiqi, Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta, Konstitusi Pres, 2009
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2007
John L. Austin, The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954
John L. Esposito dan John O. Volt, Islam and Democracy, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek, Bandung: Mizan, Cet. I, 1999
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1995
John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in Indonesia, Cambridge: 2003
John Rawls, Theory of Justice. Harvard University Press, Massachusetts: Cambridge, 1971
Joseph Raz, The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System, Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: Alumni, 2004
Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Rosda Karya. 1981
Kholid O. Santosa, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945, Bandung: Sega Arsy, 2004
Kodifikasi Pertama Fiqih Islam", dalam Sinar Darussalam, Nomor 128, hlm. 259
Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum: Dalam Perspektif Perundang-Undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books, 2006
M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
M. Mas’ud Said, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang: UMM Press, 2005
M. Nur El Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh, Jakarta: Gunung Agung, 1982
M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandung: Mandar Maju, 1995
M.A. Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan, Theory of Local Government, New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982
Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993
Mahmud Anshari, Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia, Inisiasi Press, Depok, 2005
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998
Moh. Mahfud, MD, Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999
Moh. Mahfudh, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam, Jakarta, LP3ES, 1988
Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013
Mohd. Mahfudh M.D, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998
Muhammad ‘Atha Alsid Sidahmad, the Hudud the Seven Spesific Criminal Law and Their Mandatory Punishment, Petaling Jaya: Eagle Sdn., Bhd.,1995
Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
Murdani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
Otong Rosadi, Andi Desmon, Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012
Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam; dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 7, 2011
Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987
R. Michael Feeneer and Mark E. Cammack, Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Isnstitution, Massechusset: Harvard University Press, 2007
R. Michael Feener and Mark E Cammack, Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institution, Massechusset: Harvard University Press, 2007
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1992
Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, 1s Edition. Canada: Mc Gill, 2001
Rosque Pound, The Law Theory of Social Engeneering, dalam Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan,Yogyakarta: Kanisius, 1994
Royhan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1991
Sajuti Thalib, Receptio A Contrario, Jakarta, Bina Aksara, 1985
Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta: UKI Press, 2006
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat,Bandung: Angkasa, 1984
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980
Satjipto Rahardjo, Peny Khudzaifah Dimyati, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
Satjipto Rahardjo, Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: UNDIP Press, 2004
Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999
Snouck Hurgronje, De Atjehers, Terj. Sultan Maimun, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya, Jakarta: INIS, 1996
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986
Subandi Al Marsudi, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 2, 2001
Subandi al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2001
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Bandung: Cet. I, 1993
Taha Jabir al-Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, Terj. Yusdani, Yogyakarta: UII Press, 2001
Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
Taufiq Hamami, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945, Jakarta: PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2013
Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
Vera Jasni Putri, Kamus dan Glosarium, Jakarta: Publik Pers, 1995.
Yusuf Qaradhawi, Ade Nurdi & Riswan, Membumikan Syari'at Islam, Bandung: Mizan, 2003
Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675, Medan, Penerbit Jalan Pandu Monora, tt
Zaki (editor), Undang-undang Dasar 1945 Dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta, Second Hope, Cetakan Pertama, 2009
Zaki (editor), UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta: Second Hope, 2014
Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
B. Disertasi/Tesis/Artikel/Makalah
Adian Husaini, Secara Konstitusional, Syariah Sudah Berlaku, Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.
Adnin, Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar, dalam www. Geogle Com, Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007
Ainal Hadi, Kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional, dalam kupulan tulisan : Saleh Syafie, Hukum dan Fenomena Sosial, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009
Al Yasa` Abubakar, ”Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek”, dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), Syariat di Wilayah Syariat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
Al Yasa’ Abubakar, Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, cetakan ke-2, 2011
Al. Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. Jentera Jurnal Hukum, Edisi 10– Tahun III, Oktober 2005
Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, November 2016, hlm.166-165; Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, Cet. 2,Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, edisi revisi, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004
Alyasa’ Abu Bakar, Syaria’at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan, Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019
Alyasa’ Abubakar, “Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat”, Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, 13 Februari 2013.
Alyasa’ Abubakar, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)dalam Fairus M. Nur Ibr, Syari’at di Wilayah Syari’at, Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
Alyasa’ Abubakar, Penerapan Syari’at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2013
Anonim, Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh,Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978
Anonim, Undang-Undang Malaisya, Perlembagaan dan Undang-Undang AM, Buku Panduan untuk Pemeriksaan AM Kerajaan, Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd, 2006
Anonimus, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari’at Islam, Edisi ke-7 Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Aceh, 2008.
Anonimus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke II, Cetakan ke 10, 1999
Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan, Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004
Anonimus, Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangnya, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001
Anonimus, Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012
Anonimus, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.
Anonimus, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek Penelitian dan Pencatatan Sejarah Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-1978)
Anonimus, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.
Anonimus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembara Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4134.
Anonimus, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
Anonimus, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
Azyumardi Azra, “Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis”, dalam Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000
Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 194), hlm. 39; Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Bayumedia, 2006
Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik, diktat kuliah, hal. 54; Bandingkan dengan Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam Aceh,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2006
Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh, (Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4633.
Christopher M. Larskin, Yudicial Independence and Democratization: A Theoritical and Conceptual Analysys, The American Journal of Comparative Low 4, Vol. XLIV, Fall 1996
Dadang Trisasongko, “Pembaharuan Hukum di Jaman yang sedang Berubah”, Jentera Jurnal Hukum. Edisi 3-Tahun II, November 2004
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1976
Edward, Fery (2002) “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah’. Makalah Pendidikan dan Latihan Legal Drafting LAN, Jakarta, September 2002.
Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, A Dictionary of Law, Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2006
F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
Fahim Abdullah Bin Abdul Rahman, Mahkamah Syar’iyah Islam dan Permasalahannya, Dalam Mimbar Hukum No. 38. Tahun IX, Jakarta: Al- Hikmah, 1991
Fatkhurohman,“Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia”, Widya Yuridika, Vol. 10 No. 2, 2002.
Febrian, “Hirarki Aturan Hukum Indonesia”. Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004
Frank V. Cantwell “ Public Opinion and the Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law, (New York/London: Basic Books, 1970), hlm. 191; David B. Truman “The Dynamics of Access inthe Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law, New York/ London: Basic Books, 1970
Hamid Sarong dan Hasnol Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012
Husni Jalil, Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Idri (STAIN Pamangkasan, Indonesia), “Religious Court in Indonesia History and Prospect,” Journal of Indonesian Islam, Vol. 3 Number 2, Desember 2009
Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan ‘Critical Legal dalam Kajian Hukum di Indonesia”. Wacana, Edisi 6, Tahun II/2000.
Ismuha, “Sedjarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh”, dalam Analiansyah, (ed. At all) Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet. 1, 2008
Laporan Hasil Penelitian Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.
Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
Lihat Yusrizal, dkk, "Pemetaan Kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006", dalam Jurnal Seumike, Edisi III, Agustus, Aceh Institute, Banda Aceh, 2007
Lindsey and Cate Summer, Unexpected Reformers: Indonesia’s Religion Courts and justice for the poor, dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.,Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011
M. Arifin Amin, Monisa Dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan: UD. Rahmad, 1984
M. Arifin Amin, Nurul ‘Akla, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan. Rahmad, 1987 Aceh Timur, Medan.UD.Rahmad, 1987
M. Arifin Amin, Penjelasan Singkat Tentang Kerajaa Islam Tertua di Asia Tenggara, Langsa: Yayasan Monisa Kabupaten Aceh Timur, 1986
Moh. Fauzi, “Legislasi Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh Darussalem (NAD); Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara,” Disertasi, Program Studi Fiqh Mdern, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009
Mohamad Atho Mudzhar, Fatawa Majlis ‘Ulama al–Indunisi: Dirasah fi al-Fikri al-Tashri‘i al-Islami bi Indunisia,1975-1988,Jakarta: UCLA, 1992
Mohammad Laica Marzuki, “Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh”, Kompas, Selasa 4 Maret 2003.
Murdani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30; Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam di Aceh, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2006
Nurul Aini, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah”. Dalam Syamsuddin Haris (Edt.) Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah,Jakarta: LIPI Press, 2005
Rifqi Ridlo Phahlevy, “Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM,” Jurnal Rechtsidee, Vol.1, No. 1, Tahun 2013
Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2003
Saldi Isra, “Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR”, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3-Tahun II, November 2004.
Sunyoto Usman, “Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi Dalam Hamid. Edy Suardi dan Malian, Sobirin (Edt.), Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Yogyakarta: UII Press, 2004
Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh,Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007
Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007
Syahrizal. Hukum Adat dan Hukum Islam di Inddonesia; Reflekasi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh, Lhokseumawe, Nadiya Foundation, Cetakan ke-1, 2004
Syamsuhadi Irsyad, Mahkamah Syar‘iyyah dalam Sistem Peradilan Nasional, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
Taqiyuddin Muhammad, Daulah Shalihiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudera Pasai, Lhokseumawe, Cisah, Cetakan ke-2, 2015
Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Cetakan ke-1, 1999
Yusrizal, Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Lingkungan Mahkamah Syar’iyah di Aceh (Disertasi), Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2014
C. Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.
Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
Indonesia,Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 bab XVIII tentang Mahkamah Syar‘iyah pasal 128, 132, 135, 136, dan 137.
D. Lain-lain
http://en.wikipedia.org/wiki.Islamic Law of the World/Law.htm
http://en.wikipedia.org/wiki.Islamic Law of the World/Law.htm
http://www.esyariah.gov.my
Muladi, “Interaksi antara Politik dan hukum”, dalam www.compani. com//artikel//html, diakses tanggal 18 September 2009.
Syihabuddin, Muhammad, “Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik”. Dalam http://syi-habasfa.wordpress.com/2007/03/15/demokrasi-liberal-suatu-refleksiteoritik.
Www.google.com, “Hukum Online.com”, Sabtu, 16 Februari 2008
A. Buku-Buku
A Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012
A. A. G Peters dan Koesriani Siswosubroto, Hukum dan Perkembangan Sosial,Bandung: Pustaka karya, 1995
A. Hasyimi dan T. Alibasjah Talsa, Hari-Hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal, Banda Aceh, Kanwil
A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004
Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama Dalam Pemeintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957),Nusa Tenggara Barat, Yayasan Lengge, Cetakan ke-2, 2004
Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA), Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Idonnesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000
Abdul Qadir Jailani, Islamisme Versus Sekularisme, Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, 1999
Abdul Rahman Haji Abdullah, Pemikiran Islam di Malaisya Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997
Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2018
Abdurrahman I.Do, Shari‘ah the Islamic Law, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002
Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi dari Peradilan “Pupuk Bawang” ke Peradilan Sesungguhnya, Semarang: Pustaka Pelajar, 2007
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Pengantar : Satyo Aeinanto, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006
Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sesiologis dan Filosofis, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002
Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned, Sistem Undang-Undang di Malaisya,Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005
Amir Muallimin, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Jakarta: UII Press, 1999
Amran Suadi, Pengarah Bagir Manan, dkk, Mahkamah Syar’iyah Aceh: dalam Politik Hukum Nasional, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018,
Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis,Jakarta: Proyek ELIPS, 2001
Anonim, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008
Anthony Reid, Verendah of Violence: the Background to the Aceh Problem, Seatle: University of Washington Press, 2006
Anwar Haryono, Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilan, Jakarta: Bulan Bintang. 1968
AS.Hornby, AP. Cowie, AC. Gimson, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Revised and Update, Oxford University Press, tt
Ateng Syafruddin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000
Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Jakarta: UI Press, 1995
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Rajagrafindo Persada, cetakan ke-8, 1999
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Indhill, 1992
Bryan A. Garner (Ed.) Black’s Law Dictionary, Minn: West Group, St. Paul, 1999
Bungaran Antonius Simajuntak (Editor), Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Yayasan Oustaka Obor Indonesia, Cetakan ke-1, 2013
Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
C van Dijk, Daru Islam; Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti Press, 1983
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998
Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, alih basa Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, Jakarta: PT. Intermasa, 1980
Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan ke-2, 1986
Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), diterjemahkan: Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989
Francis Fukuyama, Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: The Free Press, 1995
Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
Guilermo S. Santos, The Rule of Low In Uconvetional Warfere, Philipine Low Journal, Number 3, Juli 1965
Haedar Nashir, Perilaku Politik Elit Muhammadiyah, Yogyakarta: Tarawang, 2000
Hartono Mardjono, Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan, Mizan, Bandung, 1997
Harun Al-Rasyid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1983
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jakarata: UI Press, 1979
Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
Heinz Eulau “The Legislators Representative”.In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law, New York/London: Basic Books,1970
Hidayat, Syarif, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
HR Syaukani, Sistem Demokrasi dalam Politik Kebangsaan, Jakarta: RenaCakra, 1998
Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013
Jaenal Aripin, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Lencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Huku di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2008
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford: J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, 1996
Jimli Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
Jimly Asshiddiqi, Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta, Konstitusi Pres, 2009
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2007
John L. Austin, The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954
John L. Esposito dan John O. Volt, Islam and Democracy, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek, Bandung: Mizan, Cet. I, 1999
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1995
John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in Indonesia, Cambridge: 2003
John Rawls, Theory of Justice. Harvard University Press, Massachusetts: Cambridge, 1971
Joseph Raz, The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System, Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: Alumni, 2004
Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Rosda Karya. 1981
Kholid O. Santosa, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945, Bandung: Sega Arsy, 2004
Kodifikasi Pertama Fiqih Islam", dalam Sinar Darussalam, Nomor 128, hlm. 259
Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum: Dalam Perspektif Perundang-Undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books, 2006
M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
M. Mas’ud Said, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang: UMM Press, 2005
M. Nur El Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh, Jakarta: Gunung Agung, 1982
M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandung: Mandar Maju, 1995
M.A. Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan, Theory of Local Government, New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982
Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993
Mahmud Anshari, Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia, Inisiasi Press, Depok, 2005
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998
Moh. Mahfud, MD, Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999
Moh. Mahfudh, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam, Jakarta, LP3ES, 1988
Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013
Mohd. Mahfudh M.D, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998
Muhammad ‘Atha Alsid Sidahmad, the Hudud the Seven Spesific Criminal Law and Their Mandatory Punishment, Petaling Jaya: Eagle Sdn., Bhd.,1995
Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
Murdani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
Otong Rosadi, Andi Desmon, Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012
Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam; dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 7, 2011
Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987
R. Michael Feeneer and Mark E. Cammack, Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Isnstitution, Massechusset: Harvard University Press, 2007
R. Michael Feener and Mark E Cammack, Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institution, Massechusset: Harvard University Press, 2007
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1992
Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, 1s Edition. Canada: Mc Gill, 2001
Rosque Pound, The Law Theory of Social Engeneering, dalam Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan,Yogyakarta: Kanisius, 1994
Royhan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1991
Sajuti Thalib, Receptio A Contrario, Jakarta, Bina Aksara, 1985
Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta: UKI Press, 2006
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat,Bandung: Angkasa, 1984
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980
Satjipto Rahardjo, Peny Khudzaifah Dimyati, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
Satjipto Rahardjo, Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: UNDIP Press, 2004
Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999
Snouck Hurgronje, De Atjehers, Terj. Sultan Maimun, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya, Jakarta: INIS, 1996
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986
Subandi Al Marsudi, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 2, 2001
Subandi al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2001
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Bandung: Cet. I, 1993
Taha Jabir al-Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, Terj. Yusdani, Yogyakarta: UII Press, 2001
Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
Taufiq Hamami, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945, Jakarta: PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2013
Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
Vera Jasni Putri, Kamus dan Glosarium, Jakarta: Publik Pers, 1995.
Yusuf Qaradhawi, Ade Nurdi & Riswan, Membumikan Syari'at Islam, Bandung: Mizan, 2003
Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675, Medan, Penerbit Jalan Pandu Monora, tt
Zaki (editor), Undang-undang Dasar 1945 Dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta, Second Hope, Cetakan Pertama, 2009
Zaki (editor), UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta: Second Hope, 2014
Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
B. Disertasi/Tesis/Artikel/Makalah
Adian Husaini, Secara Konstitusional, Syariah Sudah Berlaku, Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.
Adnin, Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar, dalam www. Geogle Com, Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007
Ainal Hadi, Kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional, dalam kupulan tulisan : Saleh Syafie, Hukum dan Fenomena Sosial, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009
Al Yasa` Abubakar, ”Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek”, dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), Syariat di Wilayah Syariat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
Al Yasa’ Abubakar, Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, cetakan ke-2, 2011
Al. Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. Jentera Jurnal Hukum, Edisi 10– Tahun III, Oktober 2005
Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, November 2016, hlm.166-165; Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, Cet. 2,Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, edisi revisi, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004
Alyasa’ Abu Bakar, Syaria’at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan, Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019
Alyasa’ Abubakar, “Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat”, Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, 13 Februari 2013.
Alyasa’ Abubakar, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)dalam Fairus M. Nur Ibr, Syari’at di Wilayah Syari’at, Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
Alyasa’ Abubakar, Penerapan Syari’at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2013
Anonim, Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh,Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978
Anonim, Undang-Undang Malaisya, Perlembagaan dan Undang-Undang AM, Buku Panduan untuk Pemeriksaan AM Kerajaan, Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd, 2006
Anonimus, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari’at Islam, Edisi ke-7 Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Aceh, 2008.
Anonimus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke II, Cetakan ke 10, 1999
Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan, Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004
Anonimus, Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangnya, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001
Anonimus, Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012
Anonimus, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.
Anonimus, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek Penelitian dan Pencatatan Sejarah Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-1978)
Anonimus, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.
Anonimus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembara Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4134.
Anonimus, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
Anonimus, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
Azyumardi Azra, “Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis”, dalam Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000
Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 194), hlm. 39; Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Bayumedia, 2006
Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik, diktat kuliah, hal. 54; Bandingkan dengan Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam Aceh,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2006
Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh, (Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4633.
Christopher M. Larskin, Yudicial Independence and Democratization: A Theoritical and Conceptual Analysys, The American Journal of Comparative Low 4, Vol. XLIV, Fall 1996
Dadang Trisasongko, “Pembaharuan Hukum di Jaman yang sedang Berubah”, Jentera Jurnal Hukum. Edisi 3-Tahun II, November 2004
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1976
Edward, Fery (2002) “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah’. Makalah Pendidikan dan Latihan Legal Drafting LAN, Jakarta, September 2002.
Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, A Dictionary of Law, Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2006
F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
Fahim Abdullah Bin Abdul Rahman, Mahkamah Syar’iyah Islam dan Permasalahannya, Dalam Mimbar Hukum No. 38. Tahun IX, Jakarta: Al- Hikmah, 1991
Fatkhurohman,“Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia”, Widya Yuridika, Vol. 10 No. 2, 2002.
Febrian, “Hirarki Aturan Hukum Indonesia”. Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004
Frank V. Cantwell “ Public Opinion and the Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law, (New York/London: Basic Books, 1970), hlm. 191; David B. Truman “The Dynamics of Access inthe Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law, New York/ London: Basic Books, 1970
Hamid Sarong dan Hasnol Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012
Husni Jalil, Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Idri (STAIN Pamangkasan, Indonesia), “Religious Court in Indonesia History and Prospect,” Journal of Indonesian Islam, Vol. 3 Number 2, Desember 2009
Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan ‘Critical Legal dalam Kajian Hukum di Indonesia”. Wacana, Edisi 6, Tahun II/2000.
Ismuha, “Sedjarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh”, dalam Analiansyah, (ed. At all) Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet. 1, 2008
Laporan Hasil Penelitian Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.
Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
Lihat Yusrizal, dkk, "Pemetaan Kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006", dalam Jurnal Seumike, Edisi III, Agustus, Aceh Institute, Banda Aceh, 2007
Lindsey and Cate Summer, Unexpected Reformers: Indonesia’s Religion Courts and justice for the poor, dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.,Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011
M. Arifin Amin, Monisa Dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan: UD. Rahmad, 1984
M. Arifin Amin, Nurul ‘Akla, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan. Rahmad, 1987 Aceh Timur, Medan.UD.Rahmad, 1987
M. Arifin Amin, Penjelasan Singkat Tentang Kerajaa Islam Tertua di Asia Tenggara, Langsa: Yayasan Monisa Kabupaten Aceh Timur, 1986
Moh. Fauzi, “Legislasi Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh Darussalem (NAD); Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara,” Disertasi, Program Studi Fiqh Mdern, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009
Mohamad Atho Mudzhar, Fatawa Majlis ‘Ulama al–Indunisi: Dirasah fi al-Fikri al-Tashri‘i al-Islami bi Indunisia,1975-1988,Jakarta: UCLA, 1992
Mohammad Laica Marzuki, “Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh”, Kompas, Selasa 4 Maret 2003.
Murdani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30; Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam di Aceh, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2006
Nurul Aini, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah”. Dalam Syamsuddin Haris (Edt.) Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah,Jakarta: LIPI Press, 2005
Rifqi Ridlo Phahlevy, “Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM,” Jurnal Rechtsidee, Vol.1, No. 1, Tahun 2013
Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2003
Saldi Isra, “Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR”, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3-Tahun II, November 2004.
Sunyoto Usman, “Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi Dalam Hamid. Edy Suardi dan Malian, Sobirin (Edt.), Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Yogyakarta: UII Press, 2004
Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh,Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007
Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007
Syahrizal. Hukum Adat dan Hukum Islam di Inddonesia; Reflekasi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh, Lhokseumawe, Nadiya Foundation, Cetakan ke-1, 2004
Syamsuhadi Irsyad, Mahkamah Syar‘iyyah dalam Sistem Peradilan Nasional, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
Taqiyuddin Muhammad, Daulah Shalihiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudera Pasai, Lhokseumawe, Cisah, Cetakan ke-2, 2015
Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Cetakan ke-1, 1999
Yusrizal, Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Lingkungan Mahkamah Syar’iyah di Aceh (Disertasi), Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2014
C. Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.
Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
Indonesia,Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 bab XVIII tentang Mahkamah Syar‘iyah pasal 128, 132, 135, 136, dan 137.
D. Lain-lain
http://en.wikipedia.org/wiki.Islamic Law of the World/Law.htm
http://en.wikipedia.org/wiki.Islamic Law of the World/Law.htm
http://www.esyariah.gov.my
Muladi, “Interaksi antara Politik dan hukum”, dalam www.compani. com//artikel//html, diakses tanggal 18 September 2009.
Syihabuddin, Muhammad, “Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik”. Dalam http://syi-habasfa.wordpress.com/2007/03/15/demokrasi-liberal-suatu-refleksiteoritik.
Www.google.com, “Hukum Online.com”, Sabtu, 16 Februari 2008
