PEMBERDAYAAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Abstract
Tulisan singkat ini merupakan kajian terhadap pemberdayaan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Selama ini dinilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah bentuk keterlibatan yang semu, masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan seremonial, sedangkan pada tahapan yang lebih tinggi, banyak usulan kebijakan yang merupakan kepentingan dasar masyarakat hilang di tengah jalan, tanpa masyarakat mampu mengadvokasinya. Melalui usaha meningkatkan posisi masyarakat dan usaha dari pemerintah diharapkan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi sesuatu hal yang nyata.
References
Anderson, James E., Public Policy Making, cet. ke-3 New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
Arief Budiman, “Negara dan masyarakat Madani’ dalam ST Sularso (ed), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Jakarta: Kompas, 2001.
Depdiknas, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: balai Pustaka, 2003.
Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003
Fadillah Putra, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Hindin, Micelle J., Role Theory, in George Ritzer (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, 2007. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan, Djambangan, Jakarta: Longman, 2009. Mustopadidjaja, Aktualisasi Dimensi-Dimensi Nilai SANKRI dalam Reformasi Administrasi Publik, Jakarta: STIA LAN, 2004.
Nancy Foy, Empowering People at Work, London: Grower Publishing Company, 1992.
Siti Irene Dwiningrum A, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.